Artikel Komnas Perempuan: Kekerasan Dalam Pacaran Bag.2


Monday, 30 Nov -0001


Hi Urbanesse,

Seperti yang dijanjikan kemarin, berikut adalah lanjutan dari artikel Komnas Perempuan "Kekerasan Dalam Pacaran" bagian kedua. Selamat Membaca =)

 

Oleh: Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan)

Temuan Komnas Perempuan tentang Kekerasan dalam Pacaran (KDP)

Sepanjang tahun 2014 yang lalu, bentuk-bentuk kekerasan dalam Ranah Personal (Ranah Pribadi) banyak ditemukan oleh Komnas Perempuan yaitu mencakup: Kekerasan Terhadap Isteri (KTI) sebanyak 59%, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 21%, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) sebanyak 10%, Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 1%, Kekerasan dari Mantan Suami (KMS) sebanyak 53 kasus, dan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebanyak 23 kasus. Sebagaimana terdapat dalam bagan berikut ini.

Pada bagan tersebut, kita dapat melihat bahwa posisi kedua terbesar adalah kasus Kekerasan dalam Pacaran (KDP). Secara substantif, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dan Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sangat rentan membuat perempuan menjadi korban, dan merupakan bentuk kekerasan yang sama terhadap perempuan dalam relasi personal dimana pelaku dan korban berada dalam hubungan cinta atau asmara. Perbedaan keduanya adalah hanya soal status hukum. Tidak adanya payung hukum bagi pelaku dan korban yang berstatus pacar membuat keadaan korban semakin rentan, dan sering disalahkan, atau dipertanggungjawabkan sendirian. Payung hukum tentang ranah personal yaitu UU PKDRT nomor 23 Tahun 2004, tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus Kekerasan dalam Pacaran.

Dalam kasus Kekerasan Seksual (KS) untuk konteks Kekerasan dalam Pacaran, Komnas Perempuan menemukan ada yang mengakibatkan kehamilan, dan reaksi publik pada umumnya memiliki persepsi bahwa kehamilan tersebut akibat relasi “suka sama suka”, bergaul terlalu jauh (kebablasan atau seks bebas), kurang pengawasan orang tua dan sejenisnya. Semua dalam kerangka moral. Jarang muncul pemahaman bahwa sebagian kasus kehamilan dalam relasi pacaran adalah akibat Kekerasan Seksual yang terjadi oleh pasangan, dimana korban diancam secara terang-terang atau diancam secara “halus” melalui bujuk rayu untuk memenuhi hasrat seksual pelaku. Dalam kasus Kekerasan Seksual yang mengakibatkan kehamilan dalam pacaran, perempuan adalah korban yang mengalami beban berlipat akibat stigma sosial, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan keluarga dan menjadi orang tua tunggal.

 

 

Jumlah Pengaduan Kekerasan dalam Ranah Personal

Berikut adalah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dalam ranah personal, dimana kekerasan dalam pacaran terdapat 98 kasus pengaduan kepada Komnas Perempuan sepanjang tahun 2014.

Terdapat kasus yang menarik di awal tahun 2015, Komnas Perempuan memberikan apresiasi atas Putusan Majelis Hakim Cipta Sinuraya, Rendra Yozar dan Syamsul Arief di Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah mengeluarkan putusan sesuai dengan cara pandang pemahaman terhadap korban di Ranah Personal. Berikut adalah pernyataan resmi Komnas Perempuan melalui pers rilis:

1) Majelis hakim telah memvonis MZN, tersangka pelaku Kekerasan Seksual sebagai anggota polisi dengan pasal perkosaan divonis 5 tahun pidana penjara;

2) Majelis hakim memiliki putusan yang berpihak pada korban yang mengatakan pentingnya mencegah pemahaman yang salah terhadap posisi korban Kekerasan Seksual yang selama ini selalu mendapatkan stigma yang negatif;

3) Majelis hakim melihat kedudukan korban dengan pelaku sebagai kasus tindakan perkosaan;

4) Majelis hakim menempatkan perlindungan korban pada posisi yang tepat dengan mengatakan dalih “suka sama suka” menjadi tidak relevan dengan argumentasi bahwa modus kekerasan atau ancaman Kekerasan Seksual terkini ditemukan sudah tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan yang bersifat fisik maupun ancaman yang bersifat intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban;

5) Majelis hakim telah memahami adanya perkembangan kekerasan dan ancaman Kekerasan Seksual telah berkembang, bahkan dalam konteks Kekerasan dalam Pacaran;

6) Pemahaman majelis hakim sangat tepat sasaran, bahwa korban dikondisikan dalam situasi rumit akibat relasi kuasa antara pelaku dan korban, yaitu pelaku melakukan pemaksaan dan korban dalam keadaan tak berdaya untuk menolak keinginan pelaku – adalah suatu ancaman kekerasan dan sebagai bentuk penemuan hukum.

Komnas Perempuan berpandangan sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan mendorong menjadi contoh terbaik dalam menemukan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam hal:

1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengakui relasi kuasa sebagai akar masalah Kekerasan Seksual yang dialami perempuan korban;

2) Kekerasan Seksual serupa dalam relasi pacaran dikenal sebagai eksploitasi seksual, dimana KUHP maupun perundang-undangan lainnya tidak mengenal kejahatan ini sehingga seringkali pelaku mengalami impunitas. Apalagi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum menjadi prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015;

3) Komnas Perempuan menerima pengaduan eksploitasi seksual sebagai salah satu bentuk Kekerasan Seksual dalam relasi pacaran;

4) Mencermati dan mengamati peradilan hukum yang melindungi perempuan korban sebagaimana mandat ratifikasi CEDAW(Convention of Ellimination of All Forms of Discrimination Against Women) atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Pasal 2 huruf (c) maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Perlindungan Darurat bagi perempuan korban Kekerasan Seksual guna mengisi kekosongan hukum.

 

Untuk itu, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi sungguh-sungguh kepada:

1) Mahkamah Agung RI

(i) Memberikan dukungan kepada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan menguatkannya sebagai yurisprudensi;

(ii)Mengeluarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI terkait perluasan interpretasi pasal-pasal dalam KUHP yang menggunakan analisa dan meletakan posisi perempuan korban     mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus Kekerasan Seksual, termasuk makna luas frasa kekerasan dan ancaman kekerasan;

2) Kepolisian RI

Memperbaiki penanganan kasus-kasus serupa dengan perluasan pandangan yang menempatkan ketimpangan relasi kuasa sebagai akar masalah;

3) Kejaksaan Agung RI

Meninjau implementasi Surat Edaran Jaksa Agung terkait penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan No. SE-007/A/JA/11/2011 tertanggal 4 November 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan;

4) DPD, DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Memprioritaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016;

5) Jaringan Masyarakat Sipil

Memberikan dukungan pada korban dan mengkampanyekan pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada seluruh pengampu kepentingan.

 

Menangani Kekerasan dalam Pacaran

 

1) Ketahuilah Hak Anda!

Kita perlu percaya bahwa setiap orang muda memiliki masa-masa jatuh cinta pada orang lain dan menginginkan ada hubungan khusus diantara keduanya. Kita perlu memberitahu pada mereka, bahwa mereka punya hak untuk memiliki hubungan pacaran yang aman dan sehat (bukan semata-mata soal seksual, tetapi juga perilaku yang menghormati pasangan), namun negara kita tidak mendefinisikan Kekerasan dalam Pacaran atau pelecehan dalam pacaran. Akibatnya, tidak ada perlindungan yang sama antara orang dewasa yang sudah menikah dengan anak muda yang sedang melakukan hubungan pacaran.

Oleh karena itu, perlu adanya penyedia layanan hukum atau advokat baik dari negara maupun masyarakat yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang profesional secara hukum, terlatih, dan dapat mendiskusikan semua pilihan yang tersedia, membantu membuat rencana keselamatan disesuaikan dengan kebutuhan orang muda dan menghubungkan mereka dengan sistem peradilan perdata atau pidana. Dalam banyak kasus, advokat hukum dapat membantu korban muda mendapatkan perintah perlindungan terhadap pelaku, serta membantu memastikan bahwa perintah ditegakkan di rumah mereka, sekolah, universitas atau tempat kerja.


2). Perintah tentang Perlindungan

Perintah perlindungan adalah bagian penting dari sistem dukungan keselamatan korban, serta sebagai alat yang ampuh untuk membantu orang muda meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan. Perintah perlindungan (kadang-kadang disebut perintah penahanan) adalah keputusan pengadilan membatasi gerakan dan aktivitas seseorang terhadap orang lain. Pada dasarnya, melindungi korban untuk kontak dengan pelaku dan mencegah pelaku mengintai, melecehkan atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan korban. Jika dilanggar, orang tersebut akan dibatasi dan akan menghadapi hukuman pidana, termasuk penjara.

Wilayah personal, atau biasa disebut wilayah hubungan pribadi, hubungan privat biasanya menjadi tabu dan hanya diketahui oleh orang yang menjalin hubungan tersebut. Benar bahwa kita perlu menghargai sebuah hubungan tanpa perlu ikut campur, tetapi bila ada yang mengancam hidup seseorang, wilayah itu akan menjadi perhatian kita semua untuk menyelamatkan hidup dan masa depan seseorang. Setiap orang berhak untuk kehidupan yang aman, jauh dari rasa takut, rendah diri, dan tidak berdaya.

 

Semoga tulisan ini bermanfaat.

 

Terima Kasih Komnas Perempuan!

 



Unknown

No Comments Yet.